Lembar Kerja Evaluasi

6 Area Perubahan

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) adalah dokumen yang berisi tentang indikator pengungkit dan indikator komponen hasil, yang didalamnya juga tercantum bukti dukung masing-masing indikator pengungkit yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja.

TATA NILAI PPPPTK TK dan PLB

SIIGAP

Simpatik

Kesatuan dalam ucapan dan tindakan antara lain meliputi senyum, salam, sapa

Integritas

Konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

Inklusif

Budaya membangun kebersamaan dan mengakomodir perbedaan untuk mencapai cita-cita bersama

Gesit

Kecepatan, ketepatan, keamanan, dan kenyamanan dalam mencapai tujuan

Amanah

Komitmen menuju aparatur yang bersih dan berwibawa, bebas KKN, menjadi moda dasar menuju ZI-WBK dan WBBM

Profesional

Bekerja berdasarkan kompetensi dan berpegang teguh pada moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan

Video

Video Pembangunan
ZI-WBK di Lingkungan
PPPPTK TK dan PLB

Tentang Kami

PPPPTK TK dan PLB

PPPPPTK TK dan PLB adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolgi, yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan kompetensi guru di bidang Taman Kanak - Kanak dan Pendidikan Luar Biasa

Permendiknas No 26 Tahun 2020
38.077+


Peserta Acara Diklat

71.966+


Peserta Acara Non Diklat

372.325+


Peserta Acara Webinar

Inovasi Layanan

PROGRAM UNGGULAN
PPPPTK TK DAN PLB

Pahlawan

Pahlawan, atau Pelatihan di Awan milik PPPPTK TK dan PLB merupakan tempat bagi guru, tenaga kependidikan, bahkan orang tua untuk bisa meningkatkan kompetensinya atau menambah pengetahuannya secara mandiri dan fleksibel.

E-Training

Portal peningkatan kompetensi dengan moda dalam jaringan (Could Teacher Training) yang dapat diakses kapanpun, dan dimanapun


.



SIMPeK

Sistem Informasi Peningkatan Kompetensi dimana pegawai dapat mengelola kegiatan ,kelas, dan peserta. Adapun peserta yang terdaftar dapat mengelola biodata, unduh materi, mengisi presensi, evaluasi penyelenggaraan, penilaian fasilitator, dan mengunduh presensi.

Inovasi

LAPOR

Laporkan Kami
Apabila Anda Menemukan Pelanggaran

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, twitter @lapor1708, aplikasi Android, dan aplikasi iOS.

Link SP4N-LAPOR Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi : https://kemdikbud.lapor.go.id
Link Pelaporan WBS : https://ringkas.kemdikbud.go.id/WBSTKPLB

Whistle Blowing System P4TK TK PLB ini disediakan oleh Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK TK PLB) bagi ASN/PNS yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berinidikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan PPPPTK TK PLB. Whistleblower atau peniup peluit adalah seseorang yang melaporkan pelanggaran/indikasi tindak pidana korupsi dan disiplin pegawai yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran/tindak pidana korupsi tersebut.

Kerahasiaan Pelapor PPPPTK TK PLB akan merahasiakan identitas pelapor. Laporan dapat disampaikan dengan nama samaran/alias dan hindari orang lain mengetahui username dan password anda.

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. Ada penyimpangan kasus yang dilaporkan
    2. Menjelaskan Dimana, Kapan kasus tersebut dilakukan
    3. Siapa pejabat/pegawai yang melakukan atau terlibat
    4. Bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

KRITERIA PENGADUAN
Pengaduan Anda akan ditindak lanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :
    1. Jenis indikasi pelanggaran yang dapat diadukan :
      a. Korupsi
      b. Disiplin Pegawai
    2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana (5W + 1H)
    3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (uraian kronologi, data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran
Link Pengendalian Gratifikasi : http://bit.ly/pengendalian-gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pimpinan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi. UPG dibentuk dengan Surat Keputusan pimpinan PPPPTK TK PLB, yang beranggotakan dari personil yang menjalankan fungsi pengawasan atau kepatuhan atau fungsi lain yang sejenis.

Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah :

    1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis, dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan Pengendalian Gratifikasi;
    2. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
    3. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
    4. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
    5. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
    6. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
    7. Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
    8. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
    9. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi;
    10. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi;
    11. Memberikan masukan dan rekomendasi terhadap hasil pemetaan titik rawan kepada pengambil keputusan
A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Peraturan yang Mengatur Gratifikasi
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.”

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.”


Penjelasan Aturan Hukum
Pasal 12 UU No. 20/2001:
Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

B. WAJIB LAPOR

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, dan Hakim.

Pejabat negara lainnya yaitu Duta Besar, Wakil Gubernur, Bupati / Walikota dan Wakilnya, Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis ( Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD; Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi; Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek; dan Pegawai Negeri/ASN ).

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi Pegawai pada MA, MK; Pegawai pada L Kementrian/Departemen & LPND; Pegawai pada Kejagung; Pegawai pada Bank Indonesia; Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II; Pegawai pada Perguruan Tinggi; Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP; Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil; Pegawai pada BUMN dan BUMD; Pegawai pada Badan Peradilan; Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil di lingkungan TNI dan POLRI; serta Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

C. TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :


Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi.

Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat :

  • 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi.
  • 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
  • 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi.
  • 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
  • 5. Nilai gratifikasi yang diterima
  • 6. Formulir Pelapor Gratifikasi
Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi :
  • 1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu
  • 2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
  • 3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
  • 4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
  • 5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
  • 6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
  • 7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
  • 8. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.
Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apalbila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dan dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.
PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan ASN/PNS/Pegawai di lingungan P4TK TK PLB

Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi tindakan atau dugaan maladministrasi oleh pejabat publik di lingkungan P4TK TK PLB yang dapat diadukan, yaitu antara lain:
  1. 1. Penundaan berlarut;
  2. 2. Penyalahgunaan wewenang;
  3. 3. Bertindak sewenang-wenang, tidak adil dan tidak patut;
  4. 4. Penyimpangan prosedur;
  5. 5. Perbuatan melawan hukum;
  6. 6. Korupsi, kolusi dan nepotisme;
  7. 7. Intervensi;
  8. 8. Lalai atas kewajiban;
  9. 9. Tidak kompeten;
  10. 10. Pemalsuan;
  11. 11. Lain-lain tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat;
  12. 12. Ketidakpuasan terhadap layanan P4TK TK PLB.
Sumber Pengaduan Masyarakat dapat berasal dari:
  1. 1. Lembaga-lembaga Negara
  2. 2. Badan/lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  3. 3. Badan hukum;
  4. 4. Partai politik;
  5. 5. Organisasi masyarakat;
  6. 6. Media massa; dan
  7. 7. Perorangan
Penyampaian secara tidak langsung melalui surat, sambungan telepon, email atau media informasi lainnya yang disediakan untuk menerima pengaduan, yaitu:
Kotak pengaduan/kotak saran , melalui: Instrumen online mengenai ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan diklat: fasningkomtkb.id
Instrumen online mengenai tindakan lainnya : http://ringkas.kemdikbud.go.id/WBSTKPLB

Untuk penyampaian pengaduan masyarakat kepada Kepala P4TK TK PLB dapat disampaikan secara langsung/tidak langsung ke alamat Kontak Kami, atau dengan mengisi Formulir Pengaduan. Setiap pengaduan masyarakat yang masuk secara resmi akan dikelola oleh Pengelola Pengaduan Masyarakat, baik yang Berkadar Pengawasan atau Tidak Berkadar Pengawasan, akan ditindaklanjuti.

Jika substansi pengaduan masyarakat tidak jelas dan atau tidak logis, maka pengaduan masyarakat tidak disalurkan atau tidak ditindaklanjuti dan hanya didokumentasikan.
Nullam eget luctu, quis sollicitau. Suspendisse biendum congue purust ristique est aicinelitd olo recons equ untur natus auda Aliquamevo lutpat. Nunc dignissim.

Kunjungi Kami

PPPPTK TK dan PLB

Alamat: Jl. Dr. Cipto No.9, Pasir Kaliki,

Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40171

Telepon: (022) 4230068

Loading